11 Rekomendasi Hasil Muktamar NU Ke-34 di Provinsi Lampung

 

11 Rekomendasi Hasil Muktamar NU Ke-34 di Provinsi Lampung

Sidang Komisi Rekomendasi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) telah membahas dan mendiskusikan berbagai rekomendasi yang akan diputuskan. Terdapat sebelas rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Kesebelas itu adalah soal paham keagamaan, demokrasi dan gerakan anti-korupsi, ekonomi dan kesejahteraan, daulat rakyat atas tanah, pendidikan, pesantren, kebudayaan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan dan iklim, internasional, dan masalah-masalah lain yang bersifat mendesak. 

Rekomendasi ini dibacakan langsung oleh Ketua Komisi Rekomendasi Muktamar Ke-34 NU Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid dalam Sidang Pleno III di Gedung Serbaguna (GSG) Universitas Lampung, pada 23 Desember 2021.

Kesebelas rekomendasi tersebut adalah :

1. Konteks paham keagamaan.

NU mendorong pemerintah untuk menjadikan program penguatan moderasi beragama sebagai gerakan sosial. Penguatan moderasi beragama ini diminta agar tidak hanya dijalankan sebagai program biasa, tetapi juga mampu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

2.Bidang demokrasi, hukum, dan anti-korupsi.

NU merekomendasikan kepada masyarakat untuk mendesak para penegak hukum agar tegas dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Ekonomi dan Kesejahteraan.

Menyoroti pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini selama hampir dua tahun. Hal ini masuk ke dalam kategori rekomendasi di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Karenanya, NU secara tegas mendorong pemerintah untuk fokus melakukan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Daulat atas tanah

Muktamar NU meminta pemerintah segera menerbitkan regulasi pembatasan kepemilikan tanah. Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan terhadap kepemilikan dan daulat rakyat atas tanahnya. Sebab kebijakan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada industri menjadikan rakyat sebagai kelompok lemah dan rentan ditindas atas nama pembangunan.

5. Pendidikan.

Pada bidang pendidikan, NU mendesak pemerintah harus segera mengatasi ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Pemerintah juga harus mengendalikan dan mengurangi liberalisasi pendidikan yang berlebihan. Caranya dengan memberikan jaminan jangkauan dan akses bagi masyarakat miskin, lemah, serta minoritas kolektif dan agama untuk menjangkau lembaga pendidikan terbaik.

6. Pesantren.

Rekomendasi di bidang pesantren, NU mendorong pemerintah untuk mempercepat pembentukan direktorat jenderal (ditjen) pesantren di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) RI. Hal ini sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 yang telah ditetapkan pemerintah.

7. Warisan Sejarah dan Kebudayaan

NU mendorong pemerintah untuk merehabilitasi dan merevitalisasi penulisan sejarah, termasuk situs-situs serta artefak-artefak sejarah Nusantara secara lebih serius dan komprehensif.

8. Kesejahteraan masyarakat

NU mendesak pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan dalam keluarga, terutama terhadap anggota keluarga yang cenderung lemah seperti perempuan, anak, dan inidividu berkebutuhan khusus. Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi terhadap masalah-masalah yang mendesak.

9. Hukum anti kekerasan seksual dan pekerja rumah tangga

NU juga mendesak agar DPR bersama pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

10. Rekomendasi di bidang pelestarian lingkungan dan ancaman perubahan iklim.

NU mendesak pemerintah harus tegas dalam pengurangan pembabatan jumlah dan luas hutan. Perubahan global, pembangunan, serta investasi sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan perubahan iklim yang menjadi keprihatinan warga dunia saat ini.

11. Bidang Internasional

Bidang internasional, NU mendesak pemerintah untuk memperkuat kehadiran dalam situasi konflik di berbagai belahan dunia seperti Afghanistan dan Myanmar. Hal ini sebagai wujud dari amanat UUD 1945 untuk memperjuangkan perdamaian dunia.